BENTUK BENTUK BADAN USAHA

Untuk memilih badan usaha yang tepat, sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut, perlu mengetahui definisi, peraturan perundangan-perundangan yang mengatur, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk badan usaha. Berikut ini beberapa bentuk badan hukum beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

1)        Perusahaan Perseorangan

Pengertian: Merupakan bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilikan antara hak milik pribadi engan hak milik perusahaan (Indriyo, 2005). Menurut Swasta (2002), perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan. Dengan tidak adanya pemisahan pemilikan antara hak milik pribadi dengan milik perusahaan, maka harta benda pribadi juga merupakan kekayaan perusahaan, yang setiap saat harus menanggung utang-utang perusahaan.

Peraturan Perundangan: tidak ada peraturan untuk pendirian perusahaan perseorangan, yang diperlukan hanya izin permohonan dari kantor perizinan setempat.

Kelebihan dan Kekurang bentuk badan usaha Perseorangan:

Kelebihan	Kekurangan
a. Memiliki kebebasan dalam bergerak	a. Menanggung tanggung jawab hukum
b. Pemerintah tidak memungut pajak	keuangan yang tak terbatas
perusahaan, tetapi hanya kepada pajak	b. Keterbatasan kemampuan ke-uangan
pemilik	c. Keterbatasan kemampuan ma-najeria
c. Penguasaan sepenuhnya terha-dap	d. Kontinuitas kerja karyawan terbatas
keuntungan yang diperoleh
d. Rahasia perusahaan terjamin
e. Motivasi usaha yang tinggi
f.  Proses pengambilan keputusan dapat

dilakukan dengan cepat

g. Penanganan aspek hukum yang minim

Sumber: Studi Kelayakan Bisinis DR. Suliyanto (2010)

Usaha perorangan sebaiknya dimulai dengan jenis usaha yang disukai dan dikuasai serta sesuai dengan hobi Anda. Karena pada saat usaha baru mulai berjalan, sering kali menuntut beban kerja yang melebihi beban kerja yang biasa. Apabila beban kerja yang berlebihan itu dilakukan dianggap sebagai hobi, maka hal itu tidak akan dirasakan sebagai beban, justru sebaliknya menikmatinya sebagai sesuatu yang menyenangkan.

Wirausaha yang memilih bentuk perusahaan perorangan dapat dikatakan berhasil, apabila dalam mengelola keuangannya benar dan memperhatikan efisiensi produksi. Tahapan pertama ini, hanya dijadikan sebagai batu loncatan oleh wirausaha untuk membuat bentuk usaha lain yang mungkin lebih besar dan lebih baik dari perusahaan perorangan yang dijalankannya.

Langkah-langkah mendirikan badan usaha perseorangan:

1)      Persiapan

Meyiapkan KTP pihak yang akan mendirikan perusahaan perseorangan Menentukan calon nama perusahaan

Menentukan tempat kedudukan perusahaan

Menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perusahaan perseorangan tersebut

2)      Pendaftaran ke notaris

Setelah semua kelengkapan tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mendaftar ke notaris untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian perusahaan perseorangan

2)        Firma (Fa)

Pengertian: Merupakan persekutuan/perserikatan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, dengan tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas. Sedangkan, laba yang diperoleh dari usaha tersebut untuk dibagi bersama-sama, begitupun sebaliknya bila terjadi kerugian, semua anggota firma ikut menanggungnya(Indriyo, 2005). Sedangkan menurut Manulang (2003), persekutuan dengan firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama

bersama. Jadi, ada beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan suatu perusahaan. Para anggota yang berkumpul merupakan anggota aktif sehingga satu perusahaan dikelola dan dimiliki oleh beberapa orang.

Peraturan Perundangan: Ketentuan-ketentuan tentang Firma diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang bunyinya: “Perseroan di bawah firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama”. Selain itu, Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan inti dari firma, yaitu bahwa tiap-tiap anggota saling menanggung dan semuanya bertanggung jawab terhadap perjanjian firma tersebut. Agar lebih jelas peraturan-peraturan tersebut diperkuat oleh pasal 16 dan 18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian, di mana dua orang atau lebih sepakat untuk bersama-sama mengumpulkan sesuatu dengan maksud laba yang diperoleh dibagi antara mereka.

Kelebihan dan kekurangan Badan Usaha Firma

	Kelebihan		Kekurangan
a.	Penguasaan terhadap keuntungan ti	a.	Sering terjadi konflik antaranggota kong
	meskipun harus dibagi dengan angg		berkaitan dengan pem-bagian keuntung
b.	kongsi yang lain	b.	maupun strategi bisnis
	Motivasi usaha yang tinggi, meskipu		Mengandung tanggung jawab keuangan
	tidak setinggi perusahaan perseoran		terbatas, namun tanggung jawab keuang
c.	Penanganan aspek hukum minimal,		sudah dapat dibagi dengan anggota kon
	meskipun sedikit lebih rumit dibandi		yang lain
	perusahaan perseorangan karena ha	c.	Keterbatasan kemampuan ke-uangan
	ada kesepakatan antara anggota kon	d.	Kontinuitas kerja karyawan terbatas
		e.	Keterbatasan kemampuan mana-jerial.

Sumber : Studi Kelayakan Bisnis DR. Suliyanto (2010)

Langkah-langkah mendirikan Firma adalah sebagai berikut:

1)      Para pihak yang berkehendak mendirikan Firma menyiapkan akta yang didalamnya minimal memuat (Pasal 26 KUHD):

Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri Firma;

Nama Firma yang akan didirikan (termasuk juga tempat kedudukan Firma); Keterangan kegiatan usaha yang akan dilakukan Firma di kemudian hari;

Nama Sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama Firma;

Saat mulai dan berakhirnya Firma;

Klausula-klausula yang berkaitan dengan hubungan antara pihak ketiga dengan Firma

2)      Akta tersebut dibuat sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan notaris (Pasal 22 KUHD)

3)      Akta otentik tersebut selanjutnya didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Firma berkedudukan (Pasal 23 KUHD)

4)      Akta yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara.

3)        Perserikatan Komanditer (CV)

Pengertian: merupakan suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan memiliki tanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman, dan tidak bersedia memimpin perusahaan, serta memiliki bertanggung tanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Dengan perkataan lain Commanditaire Vennootschap (CV) adalah sebuah perusahaan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih, sehingga dalam CV, ada dua macam anggota, yaitu: anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif merupakan anggota yang mengelola usahanya serta bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan, sedangkan anggota pasif merupakan anggota yang hanya menyetorkan modalnya saja dan tidak ikut mengelola perusahaan, bertanggung jawab sebatas pada modal yang disetorkan saja.

Peraturan Perundangan: Ketentuan-ketentuan tentang Perserikatan Komanditer (CV)

diatur dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang bunyinya : “Persekutuan secara melepas uang yang dinamakan persekutuan komanditer didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain”.

Kelebihan dan Kekurangan Badan Perserikatan Komanditer (CV)

Kelebihan	Kekurangan

a.        Penguasaan terhadap keun-tungan a. Mengandung tanggung jawab keuan

tinggi, meskipun harus dibagi deng

sekutu aktif tak terbatas, meskipun

	anggota kongsi yang lain	dapat dibagi dengan anggota sekutu
b.	Motivasi usaha tinggi, meskipun tid	yang lain
	setinggi perusahaan perseorangan	b. Status hukum CV belum badan huku
c.	Penanganan aspek hukum minimal	sehingga sulit untuk mendapatkan
	meskipun sedikit lebih rumit diban	proyek-proyek besar
	perusahaan perseorangan	c.  Tidak dapat dengan mudah
		mengumpulkan modal dari para
		sekutunya, tidak seperti Perse-roan
		Terbatas yang dapat mengumpulkan
		modal dari para pemegang saham
		d. Nama CV sering sama antara satu de
		lain karena tidak ada pengecekkan
		dengan nama CV sebelumnya

Sumber: Studi Kelayakan Bisnis DR. Suliyanto (2010)

Perusahaan berbentuk CV merupakan bentuk usaha yang sederhana. Akan tetapi, jangkauan yang begitu luas sekali dengan memperhatikan aspek penghasilan dan sebagainya. Tanggungan pajak yang dibayar CV tidak sebesar pajak yang dibayar PT. Oleh karena itu, banyak orang yang memilih bentuk usaha ini yang dianggap memiliki nilai lebih berupa pemasukan keuntungan dari perusahaannya.

Langkah-langkah mendirikan badan usaha Perserikatan Komanditer (CV):

1)     Persiapan

Membuat kesepakatan antar pihak yang akan membentuk Perserikatan Komanditer (CV)

Menyiapkan KTP pihak yang membentuk CV

Menentukan calon nama yang akan digunakan oleh CV Menentukan tempat kedudukan CV

Menentukan pihak yang akan bertindak selaku anggota aktif dan pihak yang akan bertindak selaku anggota pasif

Menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari Perserikatan Komanditer tersebut

2)     Pendaftaran ke notaris

Untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian CV

3)     Pendaftaran ke Pengadilan Negeri

Untuk memperkokoh posisi CV, sebaiknya Perserikatan Komanditer yang telah didirikan dengan akta notaris didaftarkan pada pengadilan negeri setempat dengan membawa kelengkpaan berikut:

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan

4)       Perseroan Terbatas (PT)

Pengertian: Merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan

Peraturan perundangan: Ketentuan-ketentuan tentang Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam UU RI Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan: “ Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Kelebihan dan Kekurangan Badan Usaha Perseroan Terbatas

	Kelebihan		Kekurangan
a.	Memiliki masa hidup yang tidak terbata	a.	Pajak yang besar karena PT merupakan suby
b.	Pemisahan kekayaan dan utang-utang		pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan
	pemilik dengan kekayaan dan utang-uta		yang kena pajak, tetapi deviden yang dibagik
	perusahaan		kepada pemegang saham juga kena pajak
c.	Kemampuan keuangan yang sangat bes	b.	Penangan aspek hukum yang rumit karena d
d.	Kemampuan manajerial yang tinggi		pendirian PT memerlukan akta notaris dan iz
e.	Kontinuitas kerja karyawan yang panjan		khusus untuk usaha tertentu
		c.	Biaya pembentukkan yang relatif tinggi
			dibandingkan dengan badan usaha lain
		d.	Kerahasian perusahaan kurang terjamin kare
			setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan
			kepada pemegang saham

Sumber : Studi Kelayakan Bisnis DR. Suliyanto (2010)

Kekayaan PT terpisah dengan kekayaan para pemiliknya (pemegang saham). Kekuasaan tertinggi dalam PT dipegang oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan setiap

pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum. Besarnya hak suara tergantung pada banyaknya saham yang dimiliki dan bila seorang pemegang saham tidak dapat hadir dalam rapat umum, maka hak suaranya dapat diserahkan kepada orang lain. Hasil keputusan rapat umum pemegang saham biasanya dilimpahkan kepada komisaris yang membawahi dewan direksi untuk menjalankan kebijaksanaan manajemennya. Saham-saham yang dikeluarkan pada umumnya ada dua, yaitu saham biasa (commond stock) dan saham istimewa (preference stock)

Langkah-langkah mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas (PT):

1)      Pembuatan akta notaris

Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri

Susunan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang kali pertama diangkat

Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

2)      Anggaran dasar

Nama dan tempat kedudukan perseroan

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jangka waktu berdirinya perseroan

Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor

Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham

Susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris

Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Tatacara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris

Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden

Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)

3)      Pengesahan Menteri Kehakiman

Akta notaris yang telah dibuat harus mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan Menteri Kehakiman akan memberikan pengesahan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah diterimanya permohonan pengesahan PT, lengkap dengan lampiran-lampirannya. Jika permohonan tersebut ditolak, Menteri Kehakiman memberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasannya dalam jangka waktu 60 hari itu juga.

4)      Pendaftaran wajib

Akta pendirian/Anggaran Dasar PT disertai SK pengesahan dari Menteri Kehakiman selanjutnya wajib didaftar dalam daftar perusahaan paling lambat 30 hari setelah tanggal pengesahan PT atau tanggal diterimanya laporan.

5)      Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Apabila pendafataran dalam daftar perusahaan telah dilakukan, direksi mengajukan permohonan pengumuman perseroan di dalam Tambahan Berita Negara (TBN) paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran

5)        Yayasan

Pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, “ Yayasan adalah badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang soial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan. Berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari yayasan mempunyai organ yang terditri atas: Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Langkah-langkah mendirikan Yayasan adalah:

1)      Penyampaian dokumen yang diperlukan

Fotokopi KTP para badan pendiri, badan pembina, dan badan pengurus Nama yayasan

Maksud & tujuan yayasan serta kegiatan usaha yayasan Jangka waktu berdirinya yayasan

Modal awal yayasan

Susunan badan pendiri, badan pembina, dan badan pengurus

2)      Penandatangan akta pendirian yayasan

3)      Pengurusan surat keterangan domisili

4)      Pengurusan NPWP

5)      Pengesahan yayasan menjadi badan hukum di Dep. Keh dan HAM Salinan akta pendirian yayasan yang dibubuhi materai

Fotokopi NPWP atas nama yayasan telah dilegalisir notaris

Fotocopy surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara menunggu diterbitkan PP

6)      Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)

6)        Koperasi

Kata koperasi berasal dari kata Co yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi, yang anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban, melakukan satu macam usaha atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.

Dari batasan atau definisi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah:

a.     Badan usaha yang landasan kegiatannya berdasarkan prinsi-prinsip koperasi

b.     Anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama

c.      Menggabungkan diri sebagai anggota secara sukarela dan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama sebagai pencerminan adanya demokrasi dalam koperasi.

d.     Kerugian dan keuntungan akan ditanggung dan dinikmati bersama menurut perbandingan yang adil.

e.     Pengawasan dilakukan oleh anggota.

f.      Adanya sifat saling tolong-menolong (mutual aids).

g.     Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib, sebagai syarat dan kewajiban anggota

Langkah-langkah dalam mendirikan Koperasi:

1)     Menyelenggarakan rapat pendirian koperasi oleh anggota yang menjadi pendiri ditungkan dalam rapat pembentukkan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. Sebaiknya pejabat Departemen Koperasi menyaksikan.

2)     Para pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yang dilampirkan 2 rangkap akta pendirian koperasi, berita acara rapat pembentukkan, surat bukti penyetoran modal dan rencana awal kegiatan usaha.

3)     Pengesahan akta pendirian dalam jangka waktu 3 bulan setelah permintaan

4)     Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia

Referensi:

Ani Pinayani, Modul Kewirausahaan SMK: Memilih Bentuk Usaha dan Perijinan, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 2004

Hesti Maheswari, Studi Kelayakan Bisnis, Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercubuana, Jakarta, 2011

Kartika Sari, Elsi., Simangunsong, Advendi, Hukum Dalam Ekonomi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007

M.Fuad, dkk, Pengantar Bisnis, Edisi ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

Solihin, Ismail, Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktis dan Studi Kasus, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006

Suliyanto, Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Praktis, Edisi Pertama, Andi, Yogyakarta, 2010. http://id.wikipedia.org